whatnaomididnext.com – Pemerintah Kota Denpasar resmi mulai menerapkan sistem kerja Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, terhitung sejak 10 April 2026. Kebijakan WFH Tiap Jumat di Denpasar ini bukan sekadar ikut tren, tapi jadi langkah nyata buat efisiensi energi sekaligus penghematan anggaran daerah.
Read More : Pedagang Merugi Puluhan Juta Akibat Banjir di Denpasar Bali
Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menjelaskan kalau kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026. Intinya, pegawai tetap kerja, tapi lebih fleksibel, nggak harus selalu ngantor.
Aturan WFH di Denpasar, Nggak Bisa Santai Sembarangan
Meski kedengarannya santai karena kerja dari rumah, nyatanya aturan WFH ini cukup ketat, lho. Pemerintah pakai sistem pengawasan by name by address, jadi lokasi absensi pegawai harus sesuai dengan alamat yang sudah terdaftar. Artinya? Nggak bisa tuh absen dari kafe atau tempat nongkrong. Harus dari rumah.
Selain absensi digital, respons pegawai juga jadi penilaian penting. Kalau dalam 5, 10, sampai 15 menit nggak merespons atasan, siap-siap kena teguran. Sanksinya juga nggak main-main, mulai dari teguran lisan, peringatan, sampai evaluasi kinerja.
Bahkan kalau pelanggaran terus diulang, bisa berujung ke sanksi administrasi yang lebih berat. Jadi walaupun WFH, tetap harus siap siaga kayak lagi di kantor.
Nggak Semua Bisa WFH, Layanan Publik Tetap Jalan
Nah, yang perlu anda tahu, nggak semua pegawai bisa ikut WFH. Beberapa sektor penting tetap wajib kerja dari kantor alias Work From Office (WFO). Contohnya seperti:
- Kesehatan (RSUD Wangaya dan Puskesmas)
- Pendidikan (PAUD sampai SMP)
- Perhubungan dan Perizinan
- Disdukcapil (layanan kependudukan)
- BPBD dan Pemadam Kebakaran
- Satpol PP dan DLHK
- Bapenda (pajak dan retribusi)
Selain itu, pejabat eselon II dan III, termasuk camat, lurah, dan perbekel juga tetap harus masuk kantor seperti biasa.
Baca juga: Opini Pemuda: Tugu Cinta Rupiah Di Renon: Perlu Lebih Dari Tugu, Perlu Edukasi Keuangan Sejak Dini!
Fokus Efisiensi, Anggaran Dialihkan ke Program Prioritas
WFH ini bukan cuma soal gaya kerja baru, tapi juga strategi buat menekan pengeluaran daerah. Mulai dari pengurangan penggunaan kendaraan dinas, hemat listrik seperti AC dan lampu, sampai memaksimalkan rapat online lewat Zoom atau sistem hybrid.Hasil penghematannya nanti bakal dialihkan ke program pembangunan yang lebih prioritas untuk masyarakat.
Menariknya, kebijakan ini bakal dievaluasi setiap minggu. Jadi kalau ada yang kurang efektif, bisa langsung diperbaiki. Singkatnya, WFH di Denpasar ini bukan berarti santai-santai, tapi lebih ke kerja cerdas, hemat, dan tetap produktif.
